Artikel -

1. Teori Kenyataan Timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saatitu pula negara itu menjadi suatu kenyataan. 2. Teori Ketuhanan Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga,menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. 3. Teori Perjanjian Masyarakat Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidupsendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dankapan pun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas. Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J.Rousseau (1712-1778). Teorinya itu kemudian digunakan untuk memperkuat kedudukan raja. Maka ia hanya mengakui pactum subiectionis, yaitu pactum yang menyatakan penyerahan seluruh haknya kepada penguasa dan hak yang sudah diserahkan itu tak dapat diminta kembali. Sehubungan dengan itulah Thomas Hobbes menegaskan idealnya bahwa negara seharusnya berbentuk kerajaan mutlak/absolut. John Locke menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya TwoTreaties on Civil Government bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum borjuis (golonganmenengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya. Maka John Locke mendalilkan bahwa dalam pactum subiectionis tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yangdiberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak ituharus dijamin raja dalam UUD negara. Menurut John Locke, negara sebaiknya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar atau monarki konstitusional.J.J. Rousseau dalam bukunya Du Contract Social berpendapat bahwa setelahmenerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga Negara (civil rights). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general ). 4. Teori Kekuasaan Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu iaberkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana disindir oleh Kallikles dan Voltaire: “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”. Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutnya,sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. H.J. Laski berpendapat bahwa negara berkewenangan mengatur tingkah laku manusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepada negara. 5. Teori Hukum Alam Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi danuniversal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukanbuatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Penganut Teori Hukum Alam antara lain: Masa Purba: Plato (429-347 SM) Dan Aristoteles (384-322 SM) Masa Abad Pertengahan: Augustinus (354-430) Dan Thomas Aquino (1226-1234) Masa Renaissance: Para Penganut Teori Perjanjian Masyarakat Menurut Plato, asal mula terjadinya negara adalah karena: Adanya Keinginan Dan Kebutuhan Manusia Yang Beraneka Ragam Sehingga menyebabkan Mereka Harus Bekerja Sama Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup; Manusia Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Tanpa Berhubungan dengan Manusia Lain Dan Harus Menghasilkan Segala Sesuatu Yang Bisamelebihi Kebutuhannya Sendiri Untuk Dipertukarkan; Mereka Saling Menukarkan Hasil Karya Satu Sama Lain Dan Kemudian bergabung Dengan Sesamanya Membentuk Desa; Hubungan Kerja Sama Antardesa Lambat Laun Menimbulkan Masyarakat (Negara kota). 6. Teori Hukum Murni Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang harus taat dan tunduk. Kehendak negara adalah kehendak hukum. Negara identik dengan hukum. Paul Laband (1838-1918) dari Jerman memelopori aliran yang meneliti negarasemata-mata dari segi hukum. Pemikirannya diteruskan oleh Hans Kelsen (Austria) yang mendirikan Mazhab Wina. Hans Kelsen mengemukakan pandangan yuridis yang sangat ekstrim: menyamakan negara dengan tata hukum nasional (national legal order ) dan berpendapat bahwa problema negara harus diselesaikan dengan cara normatif. 7. Teori Modern Teori modern menitikberatkan fakta dan sudut pandangan tertentu untuk memerolehkesimpulan tentang asal mula, hakikat dan bentuk negara. Para tokoh Teori Modern adalah Prof.Mr. R. Kranenburg dan Prof.Dr. J.H.A. Logemann. Kranenburg mengatakan bahwa pada hakikatnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sebaliknya, Logemann mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.

Undang Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia 1) Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai Suplemen UUD Republik Indonesia 1945 disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah proklamasi kemerdekaan. lstilah UUD 1945 yang memakai angka" 1945" di belakang baru timbul pada awal 1959, ketika tanggal 19 Februari 1959. Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Kemudian Keputusan pemerintah itu disampaikan ke pihak Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Pada saat disahkan dan ditetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hanya bernama "Oendang-Oendang Dasar:' Demikian pula ketika UUD diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, istilah yang digunakan masih "Oendang-Oendang Dasar" tanpa tahun 1945. Baru setelah Dekrit Presiden 1959 memakai UUD 1945 seperti dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Hal ini perlu dikemukakan bahwa UUD 1945 pernah dua kali masa berlakunya. Khusus mengenai pembukaan, dikatakan pada angka 11I/1/A/a bahwa "Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945" ialah jiwa Pancasila sesuai jiwa otentik UUD 1945:' Kemudian mengenai batang tubuh UUD sebagai Suplemen UUD Republik Indonesia 1945 disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah proklamasi kemerdekaan. lstilah UUD 1945 yang memakai angka" 1945" di belakang baru timbul pada awal 1959, ketika tanggal 19 Februari 1959. Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Kemudian Keputusan pemerintah itu disampaikan ke pihak Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Pada saat disahkan dan ditetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hanya bernama "Oendang-Oendang Dasar:' Demikian pula ketika UUD diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, istilah yang digunakan masih "Oendang-Oendang Dasar" tanpa tahun 1945. Baru setelah Dekrit Presiden 1959 memakai UUD 1945 seperti dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Hal ini perlu dikemukakan bahwa UUD 1945 pernah dua kali masa berlakunya. Khusus mengenai pembukaan, dikatakan pada angka 11I/1/A/a bahwa "Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945" ialah jiwa Pancasila sesuai jiwa otentik UUD 1945: "Kemudian mengenai batang tubuh UUD 1945 dikatakan dalam rangka 111/1 /3B sebagai berikut,"Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, dan terperinci dalam 37 pasal. Di samping itu ada Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan aturan Tambahan 2 ayat:"  2) Fenomena Dua Kali Masa Berlakunya UUD 1945 Sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah berlaku tiga macam konstitusi:  2.a) Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Badan ini melakukan dua kali sidang, yaitu 29 Mei-1 Juni 1945 dan sidang yang kedua berlangsung 10 Juli-17 Juli 1945. Dalam sidang kedua inilah dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini membentuk panitia kecil yang berhasil merumuskan UUD 1945 pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah tugas BPUPKI sudah selesai maka Pemerintah Jepang membubarkannya kemudian dibentuk PPKI. Pada tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan UUD 1945.  2.b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) Pada tahun 1947 tentara Belanda mengadakan Agresi Militer I dan dilanjutkan dengan Agresi Militer II pada tahun 1948. Kedua agresi ini mendapat perhatian dunia sehingga PBB mengajak Indonesia dengan Belanda untuk melakukan perundingan. Pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi ini menghasilkan tiga kesepakatan: 1. Mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS). 2. Penyerahan Kedaulatan Pada RIS Yang Berisi Tiga Hal , Yaitu Piagam Penyerahan Kedaulatan Dari Kerajaan Belanda Pada Pemerintahan RIS, Status Uni, Dan Persetujuan Perpindahan. 3. Mendirikan Uni Antara RIS Dan Kerajaan Belanda. Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg). Naskah rancangan UUD disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS atau Konstitusi RIS. Konstitusi yang dimaksudkan hanya bersifat sementara karena lembaga yang membuat konstitusi tersebut tidak representatif. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 186 Konstitusi RIS bahwa Konstituante bersama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS.  2.c) Undang-Undang DasarSementara 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) UUD Sementara disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNIP) pada tanggal 12 Agustus 1950, dan DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya naskah UUD ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS ini bersifat mengganti (renewal) sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan (amandemen) terhadap konstitusi RIS. UUDS 1950 ini bersifat sementara. Hal ini dapat terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama pemerintah segera menyusun UUD RI untuk menggantikan UUDS 1950. Tetapi sebelum konstituante belum sempat melaksanakan tugasnya untuk merumuskan UUD yang baru, Presiden Soekarno telah menyimpulkan bahwa Konstituante telah gagaI dan atas dasar itu presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa kembali ke UUD 1945.  2.d) Undang-Undang Dasar 1945 (Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959) Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 Indonesia menggunakan kembali UUD 1945. Selama Orde Baru Indonesia belum pernah mengalami perubahan UUD ataupun amandemen UUD 1945. Baru setelah masa reformasi Indonesia mengamandemen UUD 1945.  2.e) Amandemen UUD 1945 Pada masa reformasi muncullah tuntutan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Tujuan dari amandemen tersebut adalah untuk menyempurnakan aturan dasar, seperti ketatanegaraan, kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertegas sistem presidensial. Amandemen UUD 1945 terjadi dalam empat tahap, yaitu: 1. Amandemen Pertama Disahkan Pada Tanggal 19 Oktober 1999. 2. Amandemen Kedua Disahkan Pada Tanggal 18 Agustus 2000. 3. Amandemen Ketiga Disahkan Pada Tanggal 10 November 2001. 4. Amandemen Keempat Disahkan Pada Tanggal 10 Agustus 2002. Dalam kelima periode berlakunya empat macam undang-undang dasar itu, maka UUD 1945 berlaku dalam dua kali kurun waktu, yaitu kurun waktu pertama sebagaimana yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 7. Sedangkan kurun waktu kedua, UUD 1945 berlaku lagi sebagai akibat gagalnya konstituante dalam menetapkan UUD yang baru untuk menggantikan UUD Semenetara 1950. Tepat pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan sebuah dekrit yang isinya menyatakan kembali UUD 1945. Kemudian Dekrit Presiden beserta lampiran berupa Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1959. Tindakan kembali mendekritkan kembali ke UUD 1945, pada sementara kalangan dipertanyakan dari segi keabsahannya dari segi hukum. Menurut pendapat Mahkamah Agung dalam suatu wawancara khas dengan ketua dewan redaksi suluh Indonesia pada tanggal 11 Juli 1959. Beliau mengatakan bahwa didasarkan suatu hakikat hukum tidak tertulis (statsnoodrecht) bahwa dalam hal keadaan ketatanegaraan tertentu, kita dapat terpaksa mengadakan tindakan yang menyimpang dari peraturan peraturan ketatanegaraan yang ada. Berdasarkan kondisi gawat itulah Presiden sebagai Panglima Tertinggi angkatan Perang mengeluarkan dekritnya. Jadi, tindakan presiden yang didasarkan atas keadaan yang memaksa memang dibenarkan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa penyebab kembalinya ke UUD 1945 adalah kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru menggantikan UUD Sementara dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekrit ini maka menjadi jalan berlakunya kembali UUD 1945. Justifikasi (dasar pembenaran) dekrit presiden merupakan ketentuan yang bersumber pada hukum darurat kenegaraan yang dinamai Das Notrecht des Staats atau dos Staats Notrecht yang merupakan suatu prinsip yang dikenal dan diakui oleh ilmu hukum nasional maupun internasional. Jika diperbandingkan dengan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan naskah yang diundangkan dalam Lembaran Negara republik Indonesia tahun II No. 7, dan dibandingkan dengan naskah yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959, sebenarnya tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil kecuali pada hal-hal tertentu diantaranya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tersebut tidak ada penjelasannya dan baru dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 Tahun 11, tetapi tidak berurutan seperti sekarang ini. 3) Fungsi dan Peranan UUD 1945 Dalam empat kurun waktu berlakunya UUD dengan ketiga macam UUD (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950) telah tercatat dalam sejarah. Secara teoritis pergantian tersebut telah membawa perubahan secara struktural dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah negara dan kemungkinan lebih jauh ialah perubahan dasar filsafat dan tujuan negara, dan secara terbatas pada perubahan struktur, mekanisme, serta policy. Dasar filsafat negara tetap Pancasila dan tujuan pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: 1. Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia; 2. Memajukan Kesejahteraan Umum Dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa; 3. Lkut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, Dan Keadilan Sosial. Untuk mengetahui fungsi UUD 1945 faktor-faktor ketatanegaraan baik dalam bentuk filsafat hidup, landasan hukum, dan politik pemerintahannya harus dijabarkan dalam kerangka konsepsional dan operasional yang mantap. Fungsi secara konseptual tercermin dalam berfungsinya Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa, berfungsinya sistem presidensial secara konstitusional sebagai landasan struktural yang tertuang dalam UUD dan berfungsi sebagai tujuan nasional yang terimplementasi dalam kebijaksanaan politik bangsa yang tertuang dalam GBHN. Fungsi dan peranan UUD 1945 secara operasional berarti apa yang telah tercermin di dalam peranan UUD 1945 secara konsepsional benar-benar dapat terealisasi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya itu saja, tetapi juga mampu dilestarikan serta peningkatan usaha usaha pelestariannya. Semua ini dilaksanakan oleh suprastruktur (pemerintah), infrastruktur parpol dan (LSM), serta seluruh masyarakat lainnya.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila  Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta: "pañca" berarti lima dan "śīla" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila memiliki banyak Kedudukan dan Fungsi bagi bangsa Indonesia, Berikut Ini adalah beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia. 1. Pancasila Sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia Dasar Negara Merupakan Fundamen Atau Alas Yang Dijadikan Pijakan Serta Dapat Memberi Kekuatan Kepada Berdirinya Suatu Negara. Indonesia Dibangun Juga Berdasarkan Pada Suatu Alas Atau Landasan Yaitu Pancasila. Pancasila Pada Fungsinya Sebagai Dasar Negara, Adalah Sumber Kaidah Hukum Yang Mengatur Bangsa Indonesia, Termasuk Di Dalamnya Seluruh Unsur-Unsurnya Yakni Rakyat, Pemerintah Dan Wilayah. Pancasila Pada Posisi Seperti Inilah Yang Merupakan Dasar Pijakan Penyelenggaraan Negara Serta Seluruh Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. 2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Pancasila Merupakan Kristalisasi Pengalaman Hidup Dalam Sejarah Bangsa Indonesia Yang Telah Membentuk Watak, Sikap, Perilaku, Etika Dan Tata Nilai Norma Yang Telah Melahirkan Pandangan Hidup. Pandangan Hidup Sendiri Adalah Suatu Wawasan Menyeluruh Terhadap Kehidupan Yang Terdiri Dari Kesatuan Rangkaian Dari Nilai-Nilai Luhur. Pandangan Hidup Berguna Sebagai Pedoman / Tuntunan Untuk Mengatur Hubungan Sesama Manusia, Hubungan Manusia Dengan Tuhan Dan Hubungan Manusia Dengan Lingkungan. 3. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Ideologi Berasal Dari Kata “Idea” Yang Berarti Konsep, Gagasan, Pengertian Dasar, Cita-Cita Dan Logos Yang Berarti Ilmu Jadi Ideologi Dapat Diartikan Adalah Ilmu Pengertian-Pengertian Dasar. Dengan Demikian Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dimana Pada Hakikatnya Adalah Suatu Hasil Perenungan Atau Pemikiran Bangsa Indonesia. Pancasila Diangkat Atau Di Ambil Dari Nilai-Nilai Adat Istiadat Yang Terdapat Dalam Pandangan Hidup Masyarakat Indonesia, Dengan Kata Lain Pancasila Merupakan Bahan Yang Diangkat Dari Pandangan Hidup Masyarakat Indonesia. 4. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Pancasila Sebagai Nilai-Nilai Kehidupan Yang Ada Di Masyarakat Indonesia, Hal Tersebut Melalui Penjabaran Instrumental Sebagai Acuan Hidup Yang Merupakan Cita-Cita Yang Ingin Dicapai Serta Sesuai Dengan Jiwa Indonesia Serta Karena Pancasila Lahir Bersamaan Dengan Lahirnya Indonesia. Menurut Von Savigny Bahwa Setiap Bangsa Punya Jiwanya Masing Masing Yang Disebut Volkgeist, Artinya Jiwa Rakyat Atau Jiwa Bangsa. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Lahir Bersamaan Dengan Adanya Bangsa Indonesia Yaitu Pada Jaman Dahulu Kala Pada Masa Kejayaan Nasional. 5. Pancasila Merupakan Sumber Dari Segala Sumber Tertib Hukum Poin Ini Dapat Diartikan Bahwa Segala Peraturan Perundang-Undangan / Hukum Yang Berlaku Dan Dijalankan Di Indonesia Harus Bersumber Dari Pancasila Atau Tidak Bertentangan (Kontra) Dengan Pancasila. Karena Segala Kehidupan Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila. 6. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Karena Pancasila Lahir Bersama Dengan Lahirnya Bangsa Indonesia Dan Merupakan Ciri Khas Bangsa Indonesia Dalam Sikap Mental Maupun Tingkah Lakunya Sehingga Dapat Membedakan Dengan Bangsa Lain. Dan Pancasila Merupakan Wujud Peran Dalam Mencerminkan Adanya Kepribadian Negara Indonesia Yang Bisa Membedakan Dengan Bangsa Lain, Yaitu Amal Perbuatan, Tingkah Laku Dan Sikap Mental Bangsa Indonesia. 7. Pancasila Sebagai Cita-Cita Dan Tujuan Yang Akan Dicapai Bangsa Indonesia Dalam Pancasila Mengandung Cita-Cita Dan Tujuan Negara Indonesia Yang Menjadikan Pancasila Sebagai Patokan Atau Landasan Pemersatu Bangsa. Dimana Tujuan Akhirnya Yaitu Untuk Mencapai Masyarakat Adil, Makmur Yang Merata Baik Materil Maupun Spiritual Yang Berdasarkan Pancasila. 8. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Karena Saat Berdirinya Bangsa Indonesia, Pancasila Merupakan Perjanjian Luhur Yang Telah Disepakati Oleh Para Pendiri Bangsa Untuk Dilaksanakan, Dilestarikan Dan Dipelihara. Artinya Pancasila Telah Disepakati Secara Nasional Sebagai Dasar Negara Tanggal 18-Agustus-1945 Pada Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), PPKI Ini Merupakan Wakil Wakil Dari Seluruh Rakyat Indonesia Yang Mengesahkan Perjanjian Luhur (Pancasila) Tersebut. 9. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Yang Mempersatukan Bangsa Indonesia Pancasila Merupakan Sarana Yang Ampuh Untuk Mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila Merupakan Falsafah Hidup Dan Kepribadian Bangsa Indonesia Yang Mengandung Nilai-Nilai Dan Norma-Norma Yang Oleh Bangsa Indonesia Diyakini Paling Benar, Bijaksana, Adil Dan Tepat Bagi Bangsa Indonesia Guna Mempersatukan Rakyat Indonesia. 10. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Memiliki Konsekuensi Bahwa Di Dalam Segala Aspek Pembangunan Nasional Wajib Berlandaskan Pada Hakikat Nilai Nilai Dari Sila Sila Yang Ada Pada Pancasila.

Artikel & Informasi

Teori Terbentuknya Negara

Undang Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia

Fungsi dan Kedudukan Pancasila

Sejarah Undang Undang Dasar 1945